Contoh yang paling aktual misalnya yang terjadi pada Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Eurocapital Peregrine Securities. Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat khususnya para investor. Lalu bagaimanakah peranan BAPEPAM selaku regulator Pasar Modal dalam mengatasi permasalahan ini? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, investor, emiten, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Pasar Modal?

Pelatihan ini mencoba memberikan pencerahan bagi para pelaku Pasar Modal khususnya dalam hal aspek-aspek hukum di bidang Pasar Modal.

Manajemen Hukum Pasar Modal

Pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pasar modal sangat penting bagi para pelaku industri keuangan. Dengan memahami regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme perdagangan, peserta dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif tentang hukum pasar modal di Indonesia.

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:

———————–

Tujuan Training Hukum Pasar Modal

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan:

1. Memahami regulasi hukum pasar modal di Indonesia
2. Memahami seluk-beluk pengaturan perdagangan saham kontemporer
3. Memahami peran dan fungsi para pihak yang terkait dengan Pasar Modal

Materi Training Hukum Pasar Modal

1. Tinjauan Umum Pasar Modal
   1. Pengenalan Pasar Modal
   2. Prinsip Hukum Pasar Modal
   3. Regulasi Pasar Modal
   4. Struktur Pasar Modal Indonesia
   5. Instrumen Pasar Modal:
      • Instrumen Utang (Obligasi)
      • Instrumen Penyertaan (Saham)
      • Instrumen Efek Lain (Indonesian Depository Receipt, Efek Beragun Aset, Indeks Saham)
      • Instrumen Efek Derivatif (Right, Option, Warrant)
2. Pihak-Pihak Terkait dalam Pasar Modal
   1. Struktur Kelembagaan Pasar Modal
   2. Badan Pengawas Pasar Modal
   3. Bursa Efek
   4. Perusahaan Efek
   5. Lembaga Kliring dan Penjaminan
   6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
   7. Emiten dan Perusahaan Publik
   8. Investor
   9. Lembaga Penunjang Pasar Modal
3. Perdagangan Saham
   1. Penawaran Saham dan Obligasi
   2. Hak Pemegang Saham Publik
   3. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
   4. Efek Beragun Aset
   5. Perdagangan Tanpa Warkat dan Rekening Efek
   6. Reksadana
4. Benturan Kepentingan
   1. Interaksi Yuridis dari Berbagai Kepentingan dalam Sebuah Transaksi
   2. Transaksi yang Berbenturan Kepentingan dan Transaksi yang Dikecualikan
   3. Akuisisi, Penyertaan dan Divestasi yang Berbenturan Kepentingan
   4. Rapat Umum Pemegang Saham untuk Transaksi yang Berbenturan Kepentingan
5. Penegakan Hukum Pasar Modal
   1. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
   2. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
   3. Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
   4. Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
   5. Pemeriksaan dan Penyidikan
   6. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana
   7. Perlindungan Hukum Bagi Investor

Peserta

Direksi/Komisaris Perusahaan (Emiten), Corporate Lawyer Perusahaan Terbuka, Manajer Investasi, konsultan hukum, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mendalam Hukum Pasar Modal.

Instruktur

Dr. Lely Joko Suryono, S.H., M.Hum

Metode

• Presentation
• Discuss
• Case Study
• Evaluation
• Simulation

Fasilitas

• Module / Handout
• Flashdisk softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2x Coffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Airport pickup service (Training In Yogya)
• Training room full AC and Multimedia

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:

———————–

The post Hukum Pasar Modal appeared first on SEMINAR BAGUS.

Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek “landreform” ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.

Dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam workshop ini.

Manajemen Hukum Pertanahan

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:

———————–

Tujuan Training Aspek Hukum Pertanahan di Indonesia

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

Materi Training Aspek Hukum Pertanahan di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Tanah di Indonesia
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (UU PTuP)
3. Konversi Tanah Barat ke Hak Atas Tanah Nasional
4. Tanah Hak Ulayat
5. Hak Publik Dan Hak Privat Atas Tanah
6. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah
7. Hak Milik
8. Hak Guna Usaha
9. Hak Guna Bangunan
10. Hak Pakai
11. Hak Tanggungan
12. Pengadaan Tanah
13. Pembebasan Tanah
14. Pencabutan Hak Atas Tanah

Peserta

Praktisi hukum, notaris, pengembang, konsultan properti, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah pertanahan dan pengadaan tanah.

Instruktur

Leli Joko Suryono, SH., M.Hum

Metode

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation, Pre Test & Post Test

Fasilitas

• Training Module
• Training CD contains training material
• Certificate
• Stationeries: NoteBook and Ballpoint
• Jacket or waistcoat or T-Shirt
• Bag or backpackers
• Training Photo
• Training room with full AC facilities and multimedia
• Once lunch and twice coffeebreak every day of training
• Qualified instructor
• Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:

———————–

The post ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA appeared first on SEMINAR BAGUS.

Deskripsi

Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum yang anda hadapi? Seorang corporate lawyer dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, termasuk untuk dapat memberikan pendapat hukum dan mampu mengaudit permasalahan hukum yang ada dengan baik dan benar. Melihat kondisi tersebut maka Nusantara Professional Education akan mengadakan Workshop Penyusunan Legal Audit dan Legal Opinion bagi para professional hukum. Legal audit merupakan aktivitas dari proses penilain terhadap data dan fakta antar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan/Bank dengan pihak lainnya utuk menilai tingkat keamanan perusahaan/bank, terutama dalam hal legal risk aspect yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/Bank, yang disajikan dalam lapora hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan.

Tujuan

1. Peserta Memahami Pengertian Legal Opinion dan Ruang Lingkupnya
2. Peserta Menguasai Keterampilan Menyusun Posisi Kasus dan Merumuskan Legal Issue
3. Peserta Menguasai Teknik Penelusuran Dokumen Hukum
4. Peserta Mampu Teknik dan Strategi Analisis Hukum dan Memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Materi

1.  Perkembangan kebijakan ekonomi dan hukum dalam dunia korporasi
2. Pengantar Legal Opinion dan Legal Audit

• Pemahaman, tujuan dan perbedaan legal opinion dan legal audit
• Transparansi, asumsi dan kualifikasi dalam legal opinion dan legal audit
• Hubungan antara legal opinion dan legal audit

3.       Proses, Metode, Kerangka Dasar, Penggunaan dan Objek Legal Opinion dan Legal Audit

• Langkah-langkah pembuatan dan penelaahan legal opinion dan legal audit
• Penggunaan legal opinion dan legal audit dalam bidang litigasi & korporasi dan Pemeriksaan

–       Objek IPO

–       Objek HMETD

–       Objek Penggabungan dan Peleburan

–       Objek Akuisisi Saham

–       Objek Pengambilalihan Saham Asset

–       Objek Transaksi Lainnya

4.       Penelusuran Dokumen Hukum

• Penelusuran Dokumen Hukum dan Ruang Lingkupnya
• Jenis-Jenis Dokumen Hukum (Bahan Hukum): Dokumen Primer dan Dokumen Sekunder
• Prinsip-Prinsip Penting dalam Penelusuran Dokumen Hukum
• Tata Cara dan Metode Penelusuran Dokumen Hukum;
• Tolok Ukur Penelusuran/Pemeriksaan Dokumen Hukum;
• Sumber Pemeriksaan Dokumen Hukum

5.       Pelaksanaan, Pelanggaran Materi Legal Opinion dan Legal Audit

• Legal Audit pada subsidiari, afiliasi dan pengendali
• Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan anggaran dasar dan perikatan-perikatan

6.       Prinsip-Prinsip Keterbukaan dan Materialitas dalam Legal Opinion dan Legal Audit

7.       Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

• Tanggung jawab profesi dalam legal opinion dan legal audit
• Kode etik advokad dalam penyusunan legal opinion dan legal audit

Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Legal Opinion dan Legal AuditBentuk dan ruang lingkup Aspek Legal perusahaan

Peserta

• Pimpinan pusat/cabang perusahaan BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta
• Kepala Satuan Pemeriksaan Internal
• Legal staf / lawyer perusahaan.

Metode

Pelatihan menggunakan metode presentasi dalam pemahaman konsep, dan latihan/studi kasus dalam mendalami teknik aplikasinya. Pada akhir sesi para peserta akan diarahkan dalam membuat action plan, untuk menentukan rencana yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja

Instruktur

Dr. Lely Joko Suryono, S.H., M.Hum.

Merupakan associate consultant untuk konsultasi hukum perusahaan (corporate law) atau hukum bisnis (business law). Beberapa area jasa konsultasi hukum yang pernah ditangani adalah penyusunan legal opinion, legal due diligence, contract drafting, hukum ketenagakerjaan, hukum investasi, mediasi dan bidang hukum bisnis lainnya.

Waktu & Tempat

Tanggal: 25  – 27 Juni 2013

Grand Aston Hotel, Yogyakarta

Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Investasi

Rp. 7.500.000,-/participant (residential) / plus penginapan 3 malam di hotel tempat training

Facilities:

• Convinience Meeting room at Hotel, Yogyakarta
• Airport pick-up and drop service
• Transportation during training
• 2x coffee break and lunch during training

• Training kit
• Hard and soft copy material
• Certificate
• Souvenir

Registration should be made 5 days prior to the implementation of training.

Number of attendees must be in accordance with the number of participants registered. If the number of attendees does not match with the number of participants registered, then the company must pay the training cost as much as the number of participantsthat are registered in the enrollment form that has been sent to us.

The post LEGAL AUDIT & LEGAL OPINION appeared first on SEMINAR BAGUS.

 DESKRIPSI

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen di perusahaan yang sangat penting untuk dikelola. Agar prosedur pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi semua pihak. Pemerintah/BUMN melalui Keputusan presiden no 80 tahun 2003 yang direvisi dengan Keputusan Presiden no 61 tahun 2004 telah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Oleh karena itu, aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat mewujudkan penegakan prisip-prinsip dasar sesuai kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui bahaya dan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

TUJUAN

• Memahami kedudukan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tata Hukum di Indonesia
• Memahami Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Memahami Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Memahami pengantar Hukum Kontrak dalam aktifitas pengadaan Barang dan Jasa

MATERI KURSUS

1. Hirarki Perundang-undanganan Republik Indonesia
2. Peran aspek hukum dalam mengatur aktifitas Pengadaan Barang & Jasa
3. Potensi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional Terkait Pengadaan barang dan Jasa
6. Peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa sektor Publik dan Sektor Migas

• Keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
• Perpres No 8 Tahun 2006.
• Peraturan Menteri Negara BUMN tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN no 05/MBU/2008
• Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
• Pedoman Tata Kerja No. 007 BP Migas /SKK Migas

1. Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan
2. Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
3. Pencegahan Korupsi pada Aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa
4. Hukum Kontrak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

PESERTA

Manager Legal, Legal Officer, Corporate Secretary, tim penilai asset perusahaan

Kebijakan Umum pengadaan Barang dan Jasa

WAKTU & TEMPAT

21 – 23 Mei 2013

08.00 – 16.00 WITA

Hotel Ibis Kuta Bali

INSTRUKTUR

Yudho Taruno Muryanto, SH. M.Hum

METODE

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation Pre test & Pos Test

FASILITAS

1. Certificate
2. Training Modul
3. Flashdisk
4. NoteBook and Ballpoint
5. Jacket or waistcoat or T-Shirt
6. Bag or backpackers
7. Training Photo
8. Training room with full AC facilities and multimedia
9. Once lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified instructor
11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training

REGISTRASI

Biaya kursus: Rp. 8.500.000,- per peserta (Non Residential)

Rp. 8.000.000,- per peserta ( Pendaftaran 3 peserta dari 1 perusahaan)

The post ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA appeared first on SEMINAR BAGUS.

PROPOSAL PROGRAM TRAINING

“ASPEK HUKUM PERIZINAN PEMERINTAHAN”

Description

Masalah perizinan kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pengusaha, berkutat dengan perizinan. Hal ini karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diingikan oleh masyarkat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu negara. Prinsip izin yang berlaku terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pemahaman mengenai perijinan terkait ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan, salah satunua melalui kegiatan pembelajaran yang komprehensif.

Objectives

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan seputar perijinan sebagaimana yang diatur dalam ranah hukum Administrasi Negara Republik Indonesia

Out LIne Training

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011

• UUD 1945
• Tap MPR
• Undang-Undang/Perpu
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota
3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik
4. Unsur-unsur dalam Perizinan
5. Tujuan Perizinan
6. Syarat sah Perizinan dan Kedinasan yang Berwenang
7. Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan
8. Pelayanan Publik dalam Konsep Good Governance
9. Hambatan Sistem Perizinan
10. Tindakan Hukum Pemerintah
11. Restrukturisasi dan Revitalisasi Perijinan

Peserta

Manager Legal, Legal Officer, Corporate Secretary, atau personel di perusahaan yang terkait dengan aktifitas perijinan dalam konteks usaha

Koordinator

Leli Joko Suryono, SH. M.Hum

Merupakan pakar hukum bisnis dan perniagaan yang memiliki jam terbang tinggi sebagai associate consultant di berbagai perusahaan.

Waktu & Tempat

Reguler Training :

Waktu : 5 s.d 7 Maret/ 3 s.d 5 Juni/ 3 s.d 5 September/ 3 s.d 5 Desember 2013

Tempat : Ibis Malioboro Hotels

Facilities

• Modul
• Sertifikat
• Souvenir
• Training Kit

Metode

• Presentasi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Simulasi
• Evaluasi

Biaya

Pelatihan Reguler :

Rp  5.850.000,-/ peserta  nett Non Residential

The post ASPEK HUKUM PERIZINAN PEMERINTAHAN appeared first on SEMINAR BAGUS.

PENANGANAN LIMBAH NON B3
**Mengacu Pada Undang Undang Lingkungan Hidup**

Deskripsi

Sudah menjadi konsekuensi setiap penerapan teknologi selalu membawa dampak buruk sebagai ikutan. Pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan yang sesuai dengan teori Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terstandarisasi sangatlah diperlukan karena masalah lingkungan sangat menunjang prestasi dan kinerja sebuah perusahaan. Jika lingkungan kerja tercemar maka bisa mengakibatkan terganggunya keadaan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemasalahan limbah non B3 berupa sampah baik organik maupun non organik, khususnya pada sumberdaya air sebagai penggerak utama turbin dan lingkungan di sekitar pembangkit menjadi sangat penting untuk diatasi. Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik.

Tujuan

1. Memberikan bekal pengetahuan dan meningkatkan keterampilan karyawan yang sedang/akan ditugaskan sebagai pengendali limbah oleh pihak industri yang sesuai dengan standar sistem manajemen lingkungan atau peraturan lingkungan hidup yang berlaku
2. Peserta memahami pentingnya pengelolaan limbah Non B3 pada lingkungan kerja sesuai dengan pedoman pengelolaan yang berlaku
3. Peserta memahami langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan limbah non B3
4. Memahami penerapan sistem 3R (reuse, reduce, dan recycle) menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di lingkungan kerja

Materi Training

1. Asas dan Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan
2. Hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Identifikasi jenis dan Karakteristik Limbah
• Limbah Padat
• Limbah Cair
• Emisi Udara Limbah Non B3
4. Proses Pengolahan Limbah Padat
• Pemisahan
• Penyusunan Ukuran
• Pengkomposan
• Pembuangan (disposal)
5. Pemahaman Konsep 3R (Reuse Reduce Recycle) Sampah
6. Sosialosasi dan Implementasi Konsep 3R
7. Biodegradability
8. Identifikasi Hasil Proses Pengolahan
9. Kunjungan Lapangan

Peserta Program

Kegiatan ini ditujukan bagi para karyawan khususnya yang menangani bidang Health Safety & Environtment baik pada level Manager, Engineer, Supervisor, Staf / Manager LK3, dan Inspektur LK3.

Metode

• Presentation
• Discuss
• Case Study
• Evaluation
• Practise/ Kunjungan lapangan

Koordinator
Surahma Asti Mulasari S.Si M.Kes
Praktisi pemerhati lingkungan
Time & Venue
• Public Training :
Date : 29 s.d 31 Januari/ 19 s.d 21 Februari/ 5 s.d 7 Maret/ 2 s.d 4 April / 14 s.d 16 Mei/ 11 s.d 13 Juni 2013
Waktu : 08.00 – 16.00WIB
Venue : Ibis Hotels Hotel Yogyakarta
• In House Training
Depend On Request
Course Fee
• Public Training
Course fee : Rp. 4.250.000,-/participant nett non residential
** For registration min 3 participant Course fee Rp. 4.000.000,-/participant nett non residential***
• In House Training
Course Fee : Rp. 25.500.000,- /paket untuk 20 Peserta

Payment due at registration or transfer to account:
PT Bank Mandiri
Cabang KH Ahmad Dahlan Yogyakarta
Acc. No. 137-000-626356-6
a/n PT Centra Gama Indovisi
Fasilitas
• Module / Handout
• Sertifikat
• Souvenir
• Training Kit

The post Mengacu Pada Undang Undang Lingkungan Hidup appeared first on SEMINAR BAGUS.

ASPEK HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

Kehadiran Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 membawa perubahan signifikan pada aspek hukum organisasi dan aktifitas komersial suatu Perseroan Terbatas. Komisaris, Direksi, Officer dituntut senantiasa lebih berhati-hati (prudent) di dalam mengelola sebuah PT untuk meningkatkan nilai perusahaan, khususnya terkait dengan tanggung-jawab hukum dan penetapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Materi

• Kewenangan Bertindak Perseroan Terbatas
• Kewenangan Bertindak Komisaris Dan Direksi
• Perbuatan Melampaui Kewenangan Bertindak Komisaris Dan Direksi
• Prinsip Kehati-Hatian
• Loyalitas
• Aspek Hukum Self Dealing
• Mengutamakan Peluang Bisnis Bagi Perusahaan
• Rencana Kerja
• Laporan Tahunan Dan Penggunaan Laba,
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Modal Dan Saham
• Penggabungan, Peleburan Dan Pemisahan PT Dan Pembubaran PT
• Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Aktivitas Korporasi maupun Implementasinya Dalam Perbankan, Perusahaan Publik, dan BUMN.

Nara Sumber :

Dr.Lely Joko Suryono ,S.H,M.Hum

Facilities

• Module / Handout
• Flashdisk softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Airport pickup service(Training In Yogya)
• Training room full AC and Multimedia

Time and Venue

Tanggal  :

29-31  Januari 2013

12-14  Februari 2013

19-21  Maret 2013

16-18  April 2013

23-25  April 2013

21-23  Mei 2013

18-20  Juni 2013

16-19  Juli 2013

26-28  Agustus 2013

10-11  September 2013

08-10  Oktober 2013

11-13  November 2013

17-19  Desember 2013

Pukul     : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat  : Yogyakarta/Bali/Bandung/Jakarta/Makassar/Lombok

Course Fee

Rp. 6.500.000.per peserta ( Non Residensial) Minimum 3 peserta

The post ASPEK HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN appeared first on SEMINAR BAGUS.

ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

 DESKRIPSI

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problemaproblema rumit. Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek “landreform” ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.

Dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam workshop ini.

 TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

MATERI KURSUS

1. Pengaturan Hukum Tanah di Indonesia
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (UU PTuP)
3. Konversi Tanah Barat ke Hak Atas Tanah Nasional
4. Tanah Hak Ulayat
5. Hak Publik Dan Hak Privat Atas Tanah
6. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah
7. Hak Milik
8. Hak Guna Usaha
9. Hak Guna Bangunan
10. Hak Pakai
11. Hak Tanggungan
12. Pengadaan Tanah
13. Pembebesan Tanah
14. Pencabutan Hak Atas Tanah

 WAKTU & TEMPAT

12 – 14 Februari 2013

08.00 – 16.00 WIB

Hotel Ibis*** Malioboro Yogyakarta

 INSTRUKTUR

LELI JOKO SURYONO, SH. M.HUM

METODE

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation Pre test & Pos Test

FASILITAS

1. Training Module
2. Training CD contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. Jacket or waistcoat or T-Shirt
6. Bag or backpackers
7. Training Photo
8. Training room with full AC facilities and multimedia
9. Once lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified instructor
11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training
    

REGISTRASI

Biaya kursus: Rp. 6.000.000,- per peserta (Non Residential)

Rp. 5.500.000,- per peserta ( Pendaftaran 3 peserta dari 1 perusahaan)

The post ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA appeared first on SEMINAR BAGUS.

HUKUM PASAR MODAL

Deskripsi

Akhir-akhir ini, industri Pasar Modal Indonesia dililit berbagai masalah. Kinerjanya pun dinilai masih kurang optimal. Padahal disisi lain keberadaan Pasar Modal diharapkan dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi perekonomian nasional.
Kasus-kasus di bidang Pasar Modal yang mulai banyak bermunculan, diantaranya kasus saham hilang, short selling, pelaporan, IPO & right issue, dan insider trading. Contoh yang paling aktual misalnya yang terjadi pada Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Eurocapital Peregrine Securities.

Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat khususnya para investor. Lalu bagaimanakah peranan BAPEPAM selaku regulator Pasar Modal dalam mengatasi permasalahan ini? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, investor, emiten, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Pasar Modal?

Pelatihan ini mencoba memberikan pencerahan bagi para pelaku Pasar Modal khususnya dalam hal aspek-aspek hukum di bidang Pasar Modal.

Manfaat

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan:
1. Memahami regulasi hukum pasar modal di Indonesia;
2. Memahami seluk-beluk pengaturan perdagangan saham kontemporer;
3. Memahami peran dan fungsi para pihak yang terkait dengan Pasar Modal.

Outline

Tinjauan Umum Pasar Modal
a. Pengenalan Pasar Modal
b. Prinsip Hukum Pasar Modal
c. Regulasi Pasar Modal
d. Struktur Pasar Modal Indonesia
e. Instrumen Pasar Modal:
-Instrumen Utang (Obligasi)
-Instrumen Penyertaan (Saham)
-Instrumen Efek Lain (Indonesian Depository Receipt, Efek Beragun Aset, Indeks Saham)

-Instrumen Efek Derivatif (Right, Option, Warrant).
2. Pihak-Pihak Terkait dalam Pasar Modal
a. Struktur Kelembagaan Pasar Modal
b. Badan Pengawas Pasar Modal
c. Bursa Efek
d. Perusahaan Efek
e. Lembaga Kliring dan Penjaminan
f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
g. Emiten dan Perusahaan Publik
h. Investor
i. Lembaga Penunjang Pasar Modal
3. Perdagangan Saham
a. Penawaran Saham dan Obligasi
b. Hak Pemegang Saham Publik
c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
d. Efek Beragun Aset
e. Perdagangan Tanpa Warkat dan Rekening Efek
f. Reksadana
4. Benturan Kepentingan
a. Interaksi Yuridis dari Berbagai Kepentingan dalam Sebuah Transaksi
b. Transaksi yang Berbenturan Kepentingan dan Transaksi yang Dikecualikan
c. Akuisisi, Penyertaan dan Divestasi yang Berbenturan Kepentingan
d. Rapat Umum Pemegang Saham untuk Transaksi yang Berbenturan Kepentingan.
5. Penegakan Hukum Pasar Modal
a. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
b. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
c. Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
d. Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
e. Pemeriksaan dan Penyidikan
f. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana
g. Perlindungan Hukum Bagi Investor.

Peserta

Direksi/Komisaris Perusahaan (Emiten), Corporate Lawyer Perusahaan Terbuka, Manajer Investasi, konsultan hukum, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mendalam Hukum Pasar Modal

Metode

• Presentation
• Discuss
• Case Study
• Evaluation
• Simulation

Instruktur

Dr.Lely Joko Suryono ,S.H,M.Hum

Facilities

• Module / Handout
• Flashdisk softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Airport pickup service(Training In Yogya)
• Training room full AC and Multimedia

Time and Venue

Tanggal  :

• 12-14  Februari 2013
• 19-21  Maret 2013
• 16-18  April 2013
• 23-25  April 2013
• 21-23  Mei 2013
• 18-20  Juni 2013
• 16-19  Juli 2013
• 26-28 Agustus 2013
• 10-11 September 2013
• 08-10 Oktober 2013
• 11-13 November 2013
• 17-19 Desember 2013

Pukul     : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat  : Yogyakarta/Bali/Bandung/Jakarta/Makassar/Lombok

Course Fee

Rp. 6.500.000.per peserta ( Non Residensial) Minimum 3 peserta

The post HUKUM PASAR MODAL appeared first on SEMINAR BAGUS.

Description

Sejak krisis moneter melanda Indonesia, yaitu sekitar tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan terpaksa gulung tikar. Keadaan ini sebenarnya adalah merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, akan tetapi karena krisis ekonomi yang terjadi di negara kita cukup parah sehingga keadaan ini tidak dapat lagi dihindarkan. Kepailitan merupakan prosedur hukum yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, setelah seseorang menempuh berbagai alternatif penyelesaian lain.

Keputusan untuk mengajukan kepailitan adalah langkah yang sangat serius,  dan biasanya tidak langsung menghapuskan hutang Anda ataupun membukakan pintu baru untuk Anda.  Kasus kepailitan juga akan tercatat di dalam laporan kredit selama bertahun-tahun sesuai hukum kepailitan yang berlaku di negara kita, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kemampuan dan kredibilitas Anda ketika hendak membeli rumah atau polis asuransi kendaraan.  Selain itu, kepailitan bisa mengakibatkan penyitaan properti jika ternyata properti itu merupakan jaminan gadai yang belum dibayar.

Kegiatan ini merupakan wahana untuk memberikan pemahanan kepada peserta tentang seluk beluk kepailitan sesuai hukum yang berlaku.

Tujuan

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh bagi peserta tentang pentingnya aspek hukum yang mengatur pelaksananan prosedur kepailitan sesuai UU, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pernyataan pailit. Peserta juga diharapkamn memahami teknik menangani sengketa yang berpeluang muncul dari proses kepailitan.

Materi

1. Mengenai Kepailitan
• Pengertian Pailit
• Tinjauan Kepailitan Secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
• Mengapa Harus Menempuh Upaya Kepailitan?
• Konsekwensi Hukum Kepailitan
• Kurator Sebagai Pihak Profesional dalam melakukan pembagian Budel
Pailit kepada para Kreditur
• Pembagian Budel Pailit Sebagai Upaya pemenuhan Kewajiban Debitur
• Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya
dilindungi Undang-Undang
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU )
• Tinjauan PKPU secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
• PKPU Sebagai Alternatif Perdamaian dalam upaya Restrukturisasi
Utang
• Mengapa Harus menempuh Upaya PKPU?
• Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi
terhadap perdamaian
• Pengurus Sebagai Pihak Profesional Dalam Melakukan Pengurusan
Terhadap Proses PKPU
• Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya di
Lindungi Undang – Undang.
3. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Who Should Attend

Legal Officer, Curator, Kreditor, atau pihak lain yang tugas-tugasnya berhubungan dengan panitia kepailitan di perusahaan

Instructor

Leli Joko Suryono, SH., M.Hum

Merupakan pakar bidang hukum bisnis dan perniagaan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif sebagai narasumber serta instruktur pada berbagai kegiatan pelatihan dan seminar di berbagai perusahaan yang berkaitan dengan aspek legal pada dunia  perbankan dan industry pada umumnya.

Course Method

• Presentation
• Discuss
• Case Study
• Post Test
• Evaluation

Facilities

• Module / Handout
• Flashdisk softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Airport pickup service
• Training room full AC and Multimedia

Time and Venue

Tanggal  :                             15-17 Januari 2013

05-07 februari 2013

19-21 Maret 2013

09-11 April 2013

14-16 Mei 2013

11-13 Juni 2013

16-18 Juli 2013

Pukul     : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat  : Yogyakarta/Bali/Jakarta/Bandung

In House Training

Depend on request

Course Fee

• Yogyakarta Rp. 6.500.000 per peserta ( Non Residensial) Minimum 3 peserta
• Bali Rp. 10.000.000 /peserta (Non Residential)
• Jakarta dan Bandung 7.000.000 / peserta (Non residential)

Information

Gedung Talenta Harmoni

Jl KH. Ali Maksum Sewon Bantul Yogyakarta 55188

The post ASPEK HUKUM KEPAILITAN appeared first on SEMINAR BAGUS.